Perkembangan Politik Pemerintah Setelah Tanggal 21 Mei 1998

Pada tanggal 22 Mei 1988 Presiden BJ Habibie membentuk Kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan, dalam bidang ekonomi pemerintahan Habibie melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. merekapitulasi perbankan
2. merekontruksi perekonomian Indonesia
3. melikuidasi beberapa Bank bermasalah
4. menaikkan nilai tukar rupiah hingga dibawah 10.000 terhadap dollar AS
5. mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF

Sedangkan dalam bidang politik sejak jaman pemerintahan Habibie orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum, untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa dan demontrasi. Yaitu UU No. 9 tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Berkaitan dengan masalah ABRI, terjadi reformasi peran ABRI di DPR , juga dulunya 4 angkatan menjadi 3 angkatan sejak 5 Mei 1999, reformasi dibidang hukum

Sidang Istimewa MPR, dalam sejarah pemerintahan di Indonesia telah 2 kali terjadi Sidang Istimewa MPR, tahun 1967 dan tahun1988.

Pemilu tahun 1999, diadakan tanggal 7 Juni 1999, diikuti oleh 48 partai politik kemudian dilanjutkan dengan Sidang Umum MPR hasil pemilu 1999 pada tanggal 1-21 Oktober 1999. beberapa hasil Sidang Umum tersebut adalah, mengangkat Amin Rais sebagai ketua MPR, Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, kemudian tanggal 20 Oktober 1999 Gus Dur diangkat menjadi Presiden dan pada tanggal 21 Oktober 1999 Megawati diangkat sebagai wakil Presiden, kemudian mereka membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kekuasaan Gus Dur berakhir pada tahun 2001, kemudian MPR memilih Megawati sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil Presiden sampai tahun 2004.

Tahun 2004 merupakan moment penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia karena untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Pada pemilu tahun 2004 telah terpilih bapak SBY dan JK sebagai Presiden dan wakil Presiden.